Mahfud

Mahfud Siap Mundur dari Menkopolhukam, Airlangga: Jabatan Menteri Hak Prerogatif Presiden

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Mahfud Md yang siap mundur berasal dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Menurutnya, jabatan menteri merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ya kalau itu ulang berpulang kepada Pak Mahfud Md, tetapi kami ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogratif Pak Presiden,” tutur Airlangga di Gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menghormati tiap tiap permohonan para menterinya untuk mengundurkan diri berasal dari jabatan yang diembannya. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Mahfud Md yang akan menundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanana (Menko Polhukam).

“Itu hak dan saya sangat menghargai,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud Md memastikan akan mundur berasal dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal ini dikatakan Mahfud gara-gara Ganjar Pranowo memintanya mundur.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar bahwa saya terhadap saatnya yang tepat nanti tentu akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak tersedia pertentangan pada settingan Pak Ganjar itu,” kata dia terhadap acara Tabrak Prof! yang disiarkan didalam YouTube Mahfud MD official, Selasa (23/1/2024).

Ia menuturkan, terhadap penutupan debat cawapres Minggu 21 Januari 2024 lalu, dirinya membacakan pernyataan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya selama empat setengah th. sebagai Menkopolhukam. Dan Ia yakin kalau Jokowi mempunyai kemauan baik untuk rakyat kala mengangkat dirinya sebagai menkopolhukam.

“Dan saya membantunya sekarang. Pun Saya bersedia dengan Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas gara-gara menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden,” ujar dia.

Baca juga:

Apa Itu Politik Internasional

Gibran Rakabuming Bicara Persiapan Jelang Debat Cawapres Kedua

Tak Ada Keharusan Mundur

Menurut aturan, Mahfud mengatakan, tidak tersedia keharusan untuk mundur bagi menteri yang maju didalam pesta demokrasi. Peraturan itu menurutnya telah tersedia sejak dulu dan kini ditambah dengan Walikota yang tidak kudu mundur berasal dari jabatannya.

“Gitu kan aturannya ditambah, padahal itu ketetapan lama yang cuma menyebut menteri dan pejabat-pejabat spesifik tetapi tidak apa-apa,” ujar dia.

Yang kedua, dia ingin berikan semisal kalau menjadi calon wakil presiden masih merangkap apakah gunakan kedudukannya untuk gunakan fasilitas negara atau tidak. Dia memastikan tidak gunakan fasilitas negara.

“Saya tidak dulu gunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara teratur semua tugas-tugas semua surat-surat masuk, tentu selesai tidak sampai seminggu di meja saya, walaupun saya cawapres,” ujar Mahfud.

Tentang Penulis

admin3