Aisyah Putri Budiatri yang merupakan Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) menyebutkan bahwa ia menilai masalah kesepakatan politik yang berhubungan dengan utang piutang rasanya tidak etis untuk disampaikan ke ranah publik.
Hal ini menurut Aisyah, karena perjanjian politik hanya ikatan kesepakatan antara yang terlibat di dalamnya, begitu juga dengan utang piutang. Baik ini dalam peserta pemilu, partai dengan calon, atau pun antara calon presiden dengan cawapresnya. Begitu juga di dalam kontek pemilihan kepala daerah.
“Menjadi rahasia tertutup di antara mereka sendiri dan jarang dibuka di ruang publik,” ucapnya.
Aisyah juga mengatakan bahwa di dalam kasus calon presiden yang tengah diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, jika sampai ditemukan mengenai masalah hukum tentang implementasi perjanjian politiknya, maka ada baiknya ini terlebih dahulu diselesaikan dengan mekanisme hukum formal.
“Jangan kemudian hal ini dibuka secara sebagian-sebagian dan membuatnya menjadi gosip politik,” ucap Aisah.
Ia pun melihat jika mengungkapkan mengenai suatu kesepakatan publik, apalagi jika sampai menyangkut hutang piutang, maka ini akan memberikan dampak menurunkan citra dari yang bersangkutan.
“Menurunkan image (citra) sosok capres atau cawapres tertentu,” kata Aisyah.
Selain itu, kesepakatan politik pun bisa memberikan gambaran yang kurang baik ke publik. Misalnya seperti ada politikus potensial, tapi ia tidak tertarik berpolitik dikarenakan ongkos yang tidak murah.
“Misalnya, ongkos politik yang mahal disampaikan dalam kasus Anies ini akan membuat banyak politikus potensial yang punya kapasitas tetapi tak memiliki modal finansial, menjadi enggan masuk ke dalam politik,” ucapnya.
Dikhawatirkan juga jika para calon-calon dengan kapasitas ini jadi tidak mau terjun ke politik karena biayanya yang tinggi, termasuk dengan perjanjian utang piutang politik yang ada di dalamnya. Hubungan pengaruh ini akan memberikan pengaruh pada elatibilitas calon, sehingga tidak bisa dijabarkan secara eksplisit. Faktor elektabilitas akan lebih tepat jika diukur melalui survey.
Namun, jika kembali ditinjau dari logika berpikir dari para pemilih, tentu akan ada dampak. Sebab ini akan berkaitan dengan keraguan para pemilih atas komitmen dari Anies.
“Dalam konteks Anies dan isu yang berkembang di ruang publik, maka hal ini, misalnya, berkaitan dengan komitmen Anies yang dianggap problematis,” ucap kata dia.
